Kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat seperti dulu. Sekarang kita harus mencari potensi pendapatan dari daerah sendiri. Bagaimana Bapak/Ibu sendiri merasakan akhir-akhir ini belanja pemerintah daerah agar seret-seret karena memang kita harus bisa mencari semaksimal mungkin potensi pendapatan asli daerah, dimana sekarang porsi pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi dari dana transfer.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Penertiban Pengguna Bahan Bakar Minya (BBM) Dalam Rangka Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi NTB Tahun 2024, Rabu 24 Juli 2024, di Aula Bappenda Provinsi NTB.

Oleh karenanya seluruh potensi PAD, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah harus dapat dikelola dengan optimal, termasuk salah satunya dari PBBKB.

“Kita sudah tidak bisa mengandalkan dua jenis pajak (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) itu lagi, karena potensi penerimaan kita akan berkurang 40 persen karena adanya kebijakan opsen pajak. Jadi kita harus mencari potensi-potensi PAD yang bisa menaikkan pendapatan daerah termasuk dari PBBKB,” ungkap Hj. Eva.

Disebutkannya, bahwa PBBKB pada tahun 2023 telah mampu mencapai target serta berkontribusi menyumbang 23 persen terhadap total pendapatan asli daerah. Untuk itu, diharapkan pada tahun 2024 ini capaian tersebut dapat terulang dengan tetap menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan para wajib pungut serta dengan membentuk tim dalam rangka pemantauan dan pengendalian penyaluran BBM.

“Penting untuk kita mengadakan rakor ini serta membentuk suatu tim mengingat masih terdapat potensi lose dari penerimaan PBBKB seperti contoh yang terjadi di Teluk Awang,” sebutnya.

Tim Pemantauan dan Penertiban Pengguna BBM Dalam Rangka Intensifikasi Pemungutan PBBKB Provinsi NTB Tahun 2024 ini sendiri masih akan disempurnakan lagi rumusan-rumusan tugas dan wewenangnya mengingat dari tahun ke tahun kondisi dan tantangannya berbeda-beda dan kompleks.

Hadir dalam rapat tersebut, SAM Industri Wilayah VI PT. Pertamina Patra Niaga, Bapak Teguh, Kepala KUPP Labuhan Lombok , KSOP Kelas III Lembar, beberapa perwakilan Perangkat Daerah terkait.